JatimEkspress.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tengah menjadi sorotan hangat.
Dengan target seluruh desa di Kabupaten Beltim memiliki koperasi yang berfungsi penuh pada awal 2026 mendatang, program ini dilihat sebagai langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.
Namun, di balik harapan besar tersebut, banyak keraguan yang muncul, baik dari kepala desa maupun masyarakat lokal. Apakah KDMP benar-benar solusi atau justru akan menjadi beban bagi perekonomian desa? 
Latar Belakang dan Ambisi Pemerintah Daerah
Pada Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih yang digelar pada 24 September 2025, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Beltim menegaskan komitmennya untuk mendirikan KDMP di seluruh desa pada awal 2026.
Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah kepala desa, pengurus KDMP, serta perwakilan dari perbankan, pemerintah daerah menjelaskan bahwa bantuan permodalan sebesar Rp500 juta per koperasi akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada tahap awal.
Harapannya, KDMP bisa menjadi pendorong utama bagi perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan potensi lokal.
Namun, meskipun terdapat dukungan finansial yang besar, tidak sedikit kepala desa yang merasa cemas tentang kelangsungan program ini.
Mereka khawatir koperasi yang dibentuk akan gagal atau tidak mampu melunasi utang. Bahkan, beberapa kepala desa menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pemotongan dana desa yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran utang jika koperasi tidak dapat bertahan.
Permodalan: Apakah Bantuan Itu Cukup?
Bantuan awal Rp500 juta per koperasi, meskipun terdengar besar, tidak serta merta akan menjamin keberhasilan.
Sebagian besar kepala desa yang kami temui mengungkapkan bahwa dana sebesar itu tidak akan cukup untuk menutupi biaya operasional dan pengembangan koperasi dalam jangka panjang, apalagi jika koperasi tersebut bergerak dalam sektor yang kurang menguntungkan, seperti penjualan sembako atau barang-barang sejenis yang sudah dijual oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebelumnya.
Artono, Kepala Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, secara terbuka mengungkapkan keraguannya, “Kami sudah punya BUMDes, tapi kenapa banyak yang gagal?
Koperasi ini pun kalau hanya jual sembako atau barang serupa, apa bedanya? Coba lihat BUMDes yang sudah ada, hanya BUMDes Sedulang Jaya yang masih bertahan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar: Apakah cukup hanya dengan modal Rp500 juta dan fokus pada sektor perdagangan barang yang sudah ada sebelumnya untuk membuat KDMP sukses? Atau justru, sektor lain seperti produk lokal atau wisata desa perlu dikembangkan untuk menciptakan nilai lebih bagi koperasi?
Isu Regulasi: Pemahaman yang Kurang dan Kebingungan di Lapangan
Kendala lainnya yang muncul adalah pemahaman yang kurang mengenai regulasi dan petunjuk teknis mengenai KDMP.
Walaupun pemerintah sudah menyusun aturan yang jelas, banyak pengurus koperasi dan kepala desa yang masih bingung tentang tata cara implementasi program ini.
Sejumlah kepala desa mengungkapkan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami mekanisme pengelolaan koperasi, serta hak dan kewajiban yang ada.
Beberapa dari mereka juga mengaku tidak mendapat sosialisasi yang memadai mengenai KDMP, yang menyebabkan adanya mispersepsi di kalangan masyarakat desa.
Gustaf Pilandra, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Beltim, mengakui hal ini dan menegaskan pentingnya sosialisasi lebih lanjut untuk menghindari persepsi yang keliru.
“Kami sadar, banyak yang belum memahami aturan dan regulasi secara menyeluruh. Kami akan terus mengedukasi agar persepsi salah bisa diluruskan,” ujarnya.
Namun, apakah cukup hanya dengan sosialisasi yang intensif? Ataukah pemahaman tentang koperasi harus lebih dalam, terutama dalam hal tata kelola yang profesional, agar masyarakat benar-benar dapat mengelola koperasi dengan efektif dan efisien?
Kekhawatiran Terhadap Risiko Keuangan
Selain ketidakpastian modal, kepala desa juga khawatir dengan risiko keuangan yang ditimbulkan oleh pembentukan koperasi ini.
Beberapa desa bahkan takut jika koperasi tidak mampu membayar pinjaman modal, maka dana desa akan terpotong sebagai jaminan. Hal ini tentu akan mengganggu pembangunan dan program lain di desa.
Apakah pemerintah daerah dan pusat telah memikirkan secara matang cara untuk mengurangi risiko ini?
Beberapa kepala desa menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan jaminan tambahan atau skema perlindungan finansial bagi desa yang berisiko tinggi.
Apakah KDMP Akan Bertahan?
Pada akhirnya, keberhasilan KDMP bergantung pada dua hal utama: kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat desa, serta pengelolaan koperasi yang profesional dan transparan.
Tanpa komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, program ini bisa saja gagal, seperti yang dialami oleh banyak BUMDes di masa lalu.
Bupati Beltim, Kamarudin Muten, berusaha meyakinkan semua pihak bahwa KDMP adalah program strategis yang didukung penuh oleh pemerintah pusat.
“Jika Presiden sudah memutuskan ini, kami yakin program ini akan berhasil. Kami akan terus mendampingi agar program ini berjalan lancar,” tegas Kamarudin.
Namun, apakah hanya dengan pendampingan yang kuat, tanpa perubahan mendasar dalam cara pengelolaan koperasi, program ini akan berhasil?
Solusi atau Beban?
Program KDMP jelas menghadirkan peluang besar bagi perekonomian desa. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, program ini berpotensi menjadi beban bagi desa, terutama terkait dengan masalah permodalan dan risiko keuangan.
Pemahaman yang kurang tentang regulasi, serta ketidakpastian dalam sektor yang akan dikelola, menjadi hambatan yang signifikan.
KDMP memang bisa menjadi solusi jika masyarakat desa diberi pelatihan yang memadai, sektor yang digeluti relevan dengan kebutuhan lokal, dan pengelolaannya dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme.
Tanpa itu, program ini bisa menjadi seperti proyek serupa yang sebelumnya gagal, meninggalkan harapan kosong dan ketidakpastian di desa-desa.
Kini, tinggal bagaimana pemerintah, kepala desa, dan masyarakat bekerja sama, mengatasi tantangan, dan memastikan bahwa KDMP benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar janji manis yang tak terwujud. | JatimEkspress.Com | */Redaksi | *** |
oke